Mohammad Rafii Dzikra

Penulis : Mohammad Rafii Dzikra, Savero Rhazes N. I., dan Shevenna Sheryn Shalita

Peer-reviewer : Zahrashafa Putri Mahardika, S.H., M.H. (Dosen Hukum Telematika FHUI)

Rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah yang baru telah diatur dalam UU No. 4/2023 (UU PPSK). Namun, aspek keamanan siber mata uang ini belum diatur spesifik. Hal ini dapat dimaklumi karena saat ini rupiah digital masih pada tahap pengembangan.

Namun, perlu diingat jika infrastrukturnya terancam,  ini dapat membahayakan sektor keuangan nasional. Hal tersebut ternyata sesuai dengan konsep Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) yang diatur dalam regulasi di berbagai negara, terutama di Indonesia, Thailand, dan RRC yang juga sedang mengembangkan mata uang digitalnya.

Di sini, penulis meneliti regulasi PIIV dan kemungkinan implementasinya bagi rupiah digital. Penelitian ini pada akhirnya berusaha menjawab dua rumusan masalahnya, yakni:

1.Bagaimana perbandingan regulasi PIIV di Indonesia, Thailand, dan Republik Rakyat Cina?

2. Bagaimana penerapan regulasi PIIV yang dapat diberlakukan bagi penyelenggaraan CBDC di Indonesia berdasarkan komparasi hukum di Indonesia, Thailand, dan Republik Rakyat Cina?

Simak penjelasan lengkapnya melalui tautan di bawah.

[PAPER REVIEW: LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA]

Maraknya transaksi cashless akhir-akhir ini telah mendorong penggunaan cryptocurrency untuk digunakan sebagai alat tukar layaknya mata uang. Hal ini terlihat pada pertumbuhan penggunaan bitcoin dan cryptocurrency lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, negara di seluruh dunia saat ini masih belum memiliki sikap yang sama dalam meregulasi penggunaan cryptocurrency, terutama dalam hal pembayaran.

Indonesia sendiri dapat dikatakan masih belum jelas dalam meregulasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Maka dari itu, perlu dicari penjelasan lebih lanjut mengenai legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Syahrul Sajidin membahas topik tersebut dalam artikel jurnal yang berjudul “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”.

Baca artikel jurnal yang diulas pada tautan berikut: https://doi.org/10.21776/ub.ar...

Simak ulasan secara lengkapnya melalui tautan di bawah.

Nama Jurnal : Hasanuddin Law Review

Pengarang : Hafrida, Retno Kusniati, dan Yulia Monita

Tahun : 2022

Diulas Oleh : Elang Aufa dan Mohammad Rafii Dzikra

Indonesia merupakan rumah dari hutan tropis terbesar di dunia. Hampir 50% bagian Indonesia adalah hutan. Akibatnya, Indonesia perlu melindungi sumber daya hutannya. Namun, nyatanya perusakan hutan di Indonesia masih sering terjadi, terutama oleh para korporasi. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Indonesia pun mengatur perusakan hutan sebagai tindak pidana. Namun, apakah sanksi pidana dapat berlaku pada korporasi? Jika berlaku, apakah dapat dibatasi? Apalagi, studi menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan jarang dipenjara atas tindakan kriminal mereka.

Baca artikel jurnal lengkapnya pada tautan berikut: http://dx.doi.org/10.20956/hal...

Simak ulasan artikel di atas selengkapnya melalui tautan di bawah.

Since the enactment of Law No. 4 of 2023 or the PPSK Law, rupiah as a legal tender has been enlarged in its form to encompass not just rupiah in paper and metals, but also digital rupiah. Unlike electronic-stored money, digital rupiah will be managed primarily by Bank Indonesia. Thus, digital rupiah’s security, especially in cyberspace, must be safely assured to build trust in the central bank digital currency (CBDC) ecosystems.

This article summarizes the author's research on the implementation of Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) regulation on CBDC infrastructure, hence it is aimed at English readers.

Read the article through the link below.

Artikel ini merupakan tulisan ringan dari tugas makalah mata kuliah Penulisan Ilmiah di semester 1. Pada artikel populer ini, penulis menguraikan definisi pemajuan kebudayaan dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan). Selain itu, tulisan ini juga mengelaborasi urgensi diimplementasikannya UU Pemajuan Kebudayaan.

Baca selengkapnya melalui tautan di bawah.

In the second quarter of 2022, startups are going through difficult times. Therefore, workers from several startups in various countries experienced layoffs on a large scale, including in Indonesia. Based on data from Eccomurz and Designrant in their Layoff Form, several well-known startups in Indonesia that have laid off their employees are Zenius, Pahamify, Linkaja, JD.ID, and many more. Layoffs at some startups can occur because their company is struggling financially due to a lack of funding from investors. This phenomenon of lack of funding among startups is known as the bubble burst. Then, why is this phenomenon called bubble burst? What caused it? Read my explanation in this article.